Kabinet Silih Berganti
Sejak kembali ke bentuk NKRI, undang-undang yang berlaku adalah UUDS 1950. Undang-undang tersebut menganut sistem Demokrasi Liberal, dimana kabinet yang berkuasa tidak bertanggungjawab kepada presiden, akan tetapi bertanggungjawab kepada parlemen.
Susunan anggota dan program kabinet berdasarkan pada suara mayoritas dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan, bahkan dapat dijatuhkan setiap waktu oleh par-lemen. Adapun kabinet-kabinet yang pernah berkuasa pada masa itu adalah :
1. Kabinet Natsir
Kabinet ini memerintah antara tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951 dan merupakan kabinet koalisi yang cukup kuat dengan inti Masyumi. PNI yang merupakan partai terbesar kedua tidak masuk dalam ka-binet ini karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai.
Kabinet Natsir jatuh akibat mosi (pernyataan) tidak per-caya yang diajukan PNI sebagai partai oposisi. Mosi tidak percaya tersebut terkait dengan kegagalan diplomasi kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.
Satu prestasi yang patut dicatat dari masa pemerintahan kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 (27 September 1950)
2. Kabinet Sukiman
Kabinet yang dibentuk tanggal 27 April 1951 ini meru-pakan kabinet koalisi partai besar pada saat itu, yakni PNI dan Masyumi. Karena kabinet dipimpin secara ber-sama oleh dua orang, maka kabinet ini sering disebut pula sebagai kabinet Sukiman – Suwiryo.
Kabinet ini tidak berusia lama karena disamping menda-pat tantangan dari partai koalisinya sendiri, kabinet ini juga telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA).
Persetujuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat (AS) yang berarti bertentangan dengan politik luar negeri bebas-aktif. Akhirnya sejak 23 Februari 1952 kabinet ini demisioner.
3. Kabinet Wilopo
Kabinet yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 ini me-rupakan zaken kabinet (kabinet yang dibentuk berdasar-kan keahlian sesuai bidangnya masing-masing).
Pada masa kabinet ini berkuasa, banyak tantangan yang dihadapinya, terutama berupa munculnya gerakan-gerakan sparatisme, peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera (yang ternyata ditunggangi PKI), kemudian peristiwa 17 Oktober 1952. Kedua peristiwa yang terak-hir tersebut membuat jatuhnya Kabinet Wilopo pada bulan Juni 1953. Meskipun pada masa kabinet ini berkuasa banyak menghadapi masalah dan kesulitan, termasuk muncul- nya gangguan keamanan, seperti gerakan DI/TII, namun kabinet Ali I berhasil mengukir prestasi yaitu menye-lenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.
Meskipun Kabinet Ali I dapat dikatakan cabinet yang paling lama bertahan, namun akhirnya Ali Sastroami-joyo mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Faktor penyebab utamanya adalah munculnya mosi tidak percaya terkait peristiwa pergantian pimpinan TNI-AD.
4. Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap ini merupakan kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya. Kabinet yang menggantiakan kabinet Ali I sejak tanggal 12 Agustus 1955 ini memiliki program utama mengembalikan kewibawaan (gezag) pemerintah, khu-susnya masalah kepercayaan AD dan masyarakat kepada Pemerintah.
Prestasi yang menonjol dari kabinet ini adalah keberha-silannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum I tahun 1955 yang terkenal demokratis. Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandatnya setelah DPR hasil pemilu terbentuk pada bulan Maret 1957
5. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang terbentuk setelah pemilu I dan merupakan koalisi tiga partai besar (PNI-Masyumi-NU) Namun demikian cabinet inipun tidak jauh berbeda dari cabinet-kabinet sebelumnya, umurnya tidak lebih dari satu tahun. Banyaknya pergolakan di daerah dan mundur nya sejumlah menteri membuat kabinet ini jatuh
6. Kabinet Djuanda
Kabinet yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 ini mempunyai program yang disebut “Panca Karya”, sehingga kabinet ini dikenal juga dengan sebutan Kabinet Karya. Para menterinya terdiri atas para pakar di bidangnya sehingga dapat dikatakan sebagai zaken kabinet.Kabinet ini menjadi demisioner setelah presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959